Selain jalan rusak, Jamilah juga kembali meminta agar pembangunan jembatan penyeberangan orang (JPO) yang sebelumnya telah diusulkan masyarakat segera dimasukkan kembali ke dalam anggaran. Ia mengatakan keberadaan JPO sangat dibutuhkan karena lokasi
JPO di Jalan Brigjend Katamso, KS Tubun, Jakarta Barat rawan kecelakaan dan telah memakan korban jiwa.
“JPO itu memang kebutuhan masyarakat. Sudah pernah dianggarkan, tetapi kemudian hilang dari anggaran. Padahal itu menyangkut keselamatan warga,” katanya.
Legislator yang dikenal low profil itu juga mengungkapkan masih banyak usulan lain yang belum ditindaklanjuti, mulai dari normalisasi saluran air, kebutuhan pompa pengendali banjir, pembelian lahan untuk penanganan genangan, hingga pemasangan penerangan jalan umum (PJU) di wilayah Palmerah.
“Keluhan masyarakat terus berdatangan kepadanya setiap kali turun ke lapangan. Karena itu, dinas-dinas terkait harus lebih responsif terhadap laporan yang disampaikan anggota dewan sebagai wakil masyarakat,” katanya.
