“Intinya jembatan yang [lama] ini, ini sulit untuk dikembalikan normal lagi, ini berat sekali,” ujarnya.
Pada saat yang sama, lanjut Tito, pemerintah akan membangun jembatan baru yang lebih kokoh. Selain itu, pemerintah juga memperbaiki jalur alternatif yang memutar serta membangun jembatan pendukung yang mulai dikerjakan pada Juli 2026.
Tito meluruskan bahwa persoalan yang terjadi bukan karena kurangnya perhatian pemerintah, melainkan adanya perbedaan pendapat mengenai aspek keselamatan penggunaan akses di lokasi terdampak bencana. “Bukan pemerintah tidak memperhatikan, tidak, [tapi] beda pendapat antara Balai PU dengan masyarakat,” tegasnya. (adv/tim)
