“Kalau pengelolaan data tidak mampu untuk dijaga dan kemudian itu jatuh ke tangan publik atau yang data yang bersifat tidak bisa di-share tapi kemudian bisa dijebol, [maka] itu mengandung risiko hukum,” jelasnya.
Selain Mendagri, rapat yang dipimpin oleh Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan tersebut juga dihadiri sejumlah pejabat lainnya. Mereka di antaranya Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto, dan pejabat terkait lainnya.
