Di tengah berbagai tantangan tersebut, Bima mengingatkan agar kepala daerah tidak mengabaikan integritas dalam setiap pengambilan kebijakan. Ia berharap para bupati dapat menuntaskan masa jabatannya dengan baik melalui kepemimpinan yang bersih, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Menurut Bima, integritas juga harus diiringi dengan kemampuan menghadirkan inovasi untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah. Kepala daerah dituntut mampu mengoptimalkan potensi daerah melalui berbagai terobosan agar pembangunan tetap berjalan tanpa mengabaikan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Ia menjelaskan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memetakan karakter-karakter kepala daerah berdasarkan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta kualitas pelayanan publik. Daerah dengan karakter transformer, katanya, mampu meningkatkan kapasitas fiskal sekaligus memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Alternatif pendapatan daerah maupun pendanaan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) telah berhasil diterapkan di berbagai kabupaten,” katanya.
