“BUMN karya perlu diarahkan pada proyek yang produktif dan memiliki kepastian pembiayaan, memperkuat tata kelola, mengendalikan utang, serta menghindari praktik mengambil proyek tanpa perhitungan kemampuan keuangan,”jelasnya.
Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini juga menekankan pentingnya transparansi dalam proses pembenahan BUMN. Menurutnya, efisiensi harus tetap berjalan seiring dengan upaya memastikan kepentingan masyarakat menjadi perhatian utama. “Jangan sampai restrukturisasi hanya menyelesaikan persoalan di atas kertas, tetapi tidak menyentuh akar masalahnya,”tambahnya.
Sebelumnya diberitakan, BPI Danantara telah menutup 274 badan usaha milik negara (BUMN) per akhir Juli 2026. Penutupan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk merampingkan struktur perusahaan milik negara. (Tim Redaksi)
