“Perencanaan perlu memuat kebutuhan anggaran, kondisi aset kapal, biaya operasional dan pemeliharaan, hingga besaran subsidi per penumpang,” katanya.
Disamping itu, Pemprov DKI, diharapkan tidak harus mengoperasikan seluruh armada secara mandiri. Operator transportasi laut yang berkompeten dapat terlibat dengan standar keselamatan dan pelayanan yang ketat.
“Transjakarta dapat mengambil peran sebagai integrator. Memastikan konektivitas antarmoda, jadwal, tiket, tarif, dan standar pelayanan berjalan dalam satu sistem,” pintanya.
Al Fatih juga menegaskan, keberhasilan kebijakan tersebut harus diukur dari manfaat yang diterima warga. Bukan dari perubahan institusi pengelola.
“Ukurannya sederhana. Tepat waktu, aman, nyaman, dan terjangkau,” tandasnya.(Sofian)
