Impor Kereta Bekas Tak Akan Terjadi Jika KCI Punya Rencana Bisnis yang Baik

IPOL.ID – DPR kembali menyorot rencana rencana PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) mengimpor kereta bekas dari Jepang sebagai pengganti 10 rangkaian KRL yang masuk masa pensiun.

Menurut anggota Komisi VI DPR Endro Suswantoro Yahman rencana impor kereta bekas itu tak akan terjadi jika PT KCI memiliki rencana bisnis (business plan) yang baik.

Sehingga, Endro menekankan agar persoalan impor kereta bekas tidak dijadikan kebiasaan yang dilakukan oleh pemerintah.

“Perlu ada business plan yang lebih baik lagi sehingga apa-apa bisa ditanggulangi atau diproduksi sendiri, karena ini menyangkut teknologi tinggi dan padat modal. Ini perlu perencanaan yang baik,” ujar Endro dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI dengan PT KAI, PT KCI, dan INKA, Senin (27/3).

Endro mengatakan Indonesia perlu melakukan rekonstruksi ulang bisnis industri kereta api yang ada, Sebab, Indonesia sendiri melalui PT INKA dinilai memiliki industri manufaktur sarana kereta api terbesar dan terbaik di Asia Tenggara.

“Nampaknya perlu rekonstruksi ulang tentang bisnis industri kereta api yang ada. Industri kereta api memang harus mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional, dan ini kami memahami Menteri Perindustrian pun keberatan untuk impor. Kalau ini keterusan terus ini kapan selesainya?” kata Endro.

Untuk itu, menurutnya, sebenarnya tidak sulit bagi Indonesia untuk bisa mandiri dengan memproduksi kereta api sendiri. Utamanya, jika ada sinergi antar BUMN untuk bisa menciptakan kereta api sendiri.

“INKA ini kan tidak semuanya (produksi berasal dari) INKA, sinyal ada (berasal) di LEN (PT LEN), terus rem di Pindad (PT Pindad), kan enak sekali kerja sama antara BUMN, terus bogie nya di PT Barata, baja dari Krakatau Steel. Ini tinggal sebenarnya INKA ini industri perakitan, barangnya kan udah ada,” ujar dia.

Selain itu, terhadap rencana impor kereta bekas tersebut, KCI perlu memeriksa secara teknis kereta tersebut.

“Jangan sampai nanti kita terjebak membeli barang rongsokan. Ini harus jelas. Betul dia (kereta) itu masih beroperasi di Jepang, tapi sudah berapa lama umurnya, saya minta running test-nya ini betul-betul dijalankan,” pesannya dilansir laman parlementaria. (Far)