Peringatan HUT Ke-78 RI di Kabupaten Belu, Wamendagri: Kualitas Ekonomi Masyarakat Perbatasan Harus Diperbaiki

IPOL.ID – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo memimpin langsung upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-78 Republik Indonesia di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (17/8/2023). Prosesi itu juga turut dihadiri jajaran aparatur Pemerintah Kabupaten Belu serta berbagai lapisan masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain.

“Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita diberi waktu oleh Tuhan untuk menikmati 78 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Hari ini kami mengambil kesempatan, kalau Pak Menteri (Mendagri: Red) ke Natuna, saya bersama Pak Dirjen Polpum dan rombongan kita berkunjung di PLBN Motaain di Kabupaten Belu. Ini satu penghargaan yang luar biasa bagi kami,” katanya di hadapan awak media usai pelaksanaan upacara di Lapangan Joni, Kabupaten Belu, NTT.

Dalam kesempatan itu, Wempi menyampaikan, kualitas ekonomi masyarakat perbatasan harus diperbaiki. Hal ini sesuai dengan program yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo bahwa PLBN harus ditata dengan baik, bukan hanya sekadar infrastruktur yang dibangun, tetapi juga kualitas ekonomi masyarakat.

“Ini adalah harapan Bapak Presiden, bukan hanya sekadar infrastruktur yang bagus, tapi juga perekonomian masyarakat bisa lebih baik. Ini kita akan kawal, dari waktu ke waktu akan kita perbaiki,” ujarnya.

Wempi mengungkapkan, sebagaimana yang dikeluhkan masyarakat setempat, di wilayah PLBN Motaain belum tersedia tempat untuk penukaran uang (money changer) dan bank pendukung yang memadai. Padahal wilayah tersebut berbatasan dengan negara Timor Leste, di mana perputaran uang cukup masif terjadi. Merespons keluhan tersebut, Wempi mengatakan, pihaknya bersama dengan kementerian/lembaga terkait akan mengusahakan jalan keluar terbaik, sehingga aktivitas perekonomian dapat berjalan dengan optimal.

“Kemendagri yang diberi mandat dan tugas oleh negara, bagaimana kita bisa mengakomodir semua keluhan ini, meminimalisir. Kita akan komunikasi dengan K/L terkait, kalau tadi terkait soal masalah perbankan nanti kita komunikasi dengan BI, bagaimana bank-bank sebelumnya bisa ada di sini,” ungkapnya.

Selain itu, Wempi menekankan, pembangunan di wilayah perbatasan merupakan kerja sama dari berbagai pihak. Dia berharap para pihak terkait, khususnya pemerintah daerah, dapat menjalin sinergisitas dalam mendorong kontribusi pembangunan, baik di bidang ekonomi maupun infrastruktur.

“PLBN ini juga memberikan kontribusi ekonomi bagi masyarakat di penyangga batas wilayah negara ini, supaya kita bisa membangun ekonomi lebih baik dan mereka juga bisa mendapatkan dampak positif dari PLBN yang terbangun. Sehingga transaksi yang dilakukan bisa membawa pertumbuhan ekonomi ke depan lebih baik,” tuturnya.

Dia menambahkan, selama ini pemerintah Indonesia telah menjalin komunikasi yang baik dengan Timor Leste. Bahkan, sejak tahun 2018 dilakukan komunikasi yang lebih intens untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di daerah perbatasan.

“Kita menjalankan komunikasi lebih intens untuk kita menyelesaikan hal-hal seperti ini untuk bisa ke depan lebih baik,” tandasnya. (far)