Jokowi Sentil ASN Lebih Sibuk Urusi SPJ Ketimbang Program

IPOL.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyentil  para aparatur sipil negara (ASN) di tanah air  yang masih banyak sibuk mengurusi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) ketimbang program.

Jokowi mengaku pernah menemui kepala sekolah bekerja hingga larut malam bukan menyiapkan kegiatan belajar-mengajar, melainkan karena mengurus SPJ.

“Saya pernah ke daerah, saya lihat ini kok kepala sekolah dan guru kerja sampai malam-malam, urusan apa, saya cek, SPJ. Bukan urusan menyiapkan, merencanakan kegiatan belajar mengajar,” katanya saat membuka Rakernas Korpri Tahun 2023, Selasa (3/10).

Sehingga, Jokowi pun langsung memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk merubah sistem pertanggungjawaban, agar ASN tidak lagi harus menyiapkan SPJ atau setidaknya bisa dirombak dan disederhanakan.

Jokowi juga menekankan bahwa reformasi birokrasi harus menciptakan ekosistem kerja yang memacu kinerja, prestasi, dan inovasi ASN di seluruh tanah air.

Jokowi pun meminta Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas untuk merumuskan tolok ukur yang jelas terkait hal tersebut.

“Saya sering sudah menyampaikan ke Pak MenPANRB, harus ada tolak ukur yang jelas, harus ada reward yang jelas. Jadi orientasi jangan sampai kerja sampai tengah malam,” ujarnya.

Dia mencontohkan, kinerja ASN dapat dinilai dari keberhasilan program peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, hingga penurunan kemiskinan di wilayah masing-masing.

“Sekda enggak bisa diangkat kalau dia tidak bisa, misalnya menumbuhkan ekonomi di sebuah kabupaten [sebesar] enam koma. Harus ukurannya gitu, bukan ukurannya SPJ, repot kalau seperti itu, kejebak ke dalam sistem seperti itu,” tegasnya.

Orientasi kerja ASN harus diubah agar Indonesia dapat memanfaatkan berbagai peluang untuk melompat menjadi negara maju dan tidak terjebak sebagai negara berpendapatan menengah atau middle income trap.

“Itu mestinya tugas-tugas besar birokrasi kita, ASN kita, harus diubah orientasinya. Tapi memang dimulai dari pusatnya dulu, sistemnya, peraturannya, regulasinya, memang agar orientasinya ini berubah. Karena kalau tidak, seperti tadi disampaikan oleh Bapak Ketua Umum [Korpri], kita akan terjebak nantinya pada jebakan negara berpendapatan menengah,” jelasnya.

Jokowi juga menekankan perlunya fleksibilitas yang tinggi dan kelincahan dalam menghadapi tantangan dan perubahan dunia yang saat ini berlangsung sangat cepat.

Dia meminta jajarannya untuk memangkas regulasi yang menghambat kelincahan dan fleksibitas birokrasi.

“Karakter ASN harus berubah, jangan monoton. Jangan terpaku rutinitas, harus inovatif, harus adaptif terhadap perubahan-perubahan yang ada. Regulasi baik itu undang-undang, permen (peraturan menteri), perda, nanti ada peraturan dinas, ada peraturan menteri, ada peraturan dirjen, itu kurangi,” ujarnya.

Jokowi juga meminta ASN tidak alergi terhadap teknologi dan digitalisasi serta memperkuat kolaborasi antarlembaga pemerintah untuk mencapai tujuan pemerintah.

“Ini yang saya lihat, saya kementerian-kementerian masih ego sektoral. Ini jalan sendiri, ini jalan sendiri, ketemunya dimana enggak jelas. Itu yang berusaha selama sembilan tahun ini saya handle, agar mereka satu tujuan. Ini mendukung, ini mendukung, ini mendukung, tujuannya satu,” katanya. (far)