IPOL.ID-32,12 persen anggaran pilkada serentak 2024 sudah diserap sejumlah daerah untuk lancarnya pelaksana pesta demokrasi 5 tahun.
Hal itu disampaikan Tenaga Ahli Kemendagri Suhajar Diantoro kepada wartawan, Kamis (6/6).
“Jadi, APBD 2023 uangnya sudah siap, sudah hibah kepada KPU (Komisi Pemilihan Umum), dan itu sudah dipakai. Jadi, insya Allah sampai dengan sekarang tidak ada masalah,” katanya.
Menurut Suhajar, secara keseluruhan dana Pilkada 2024 berasal dari 40 persen APBD 2023 dan 60 persen APBD 2024.
“Total anggaran untuk Pilkada 2024 meliputi kebutuhan KPU yang mencapai Rp28,76 triliun, dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebanyak Rp8,63 triliun,” ungkap dia.
Kendati demikian, kata dia, masih terdapat 23 pemerintah daerah (pemda) yang belum meneken Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
“23 pemda itu di Aceh, karena di Aceh kan pembentukan Bawaslunya oleh DPR Aceh. Ini dalam proses, juga tidak ada masalah, saya sudah cek di sana dalam proses penyelesaian,” ujar Suhajar.
Lebih lanjut, Suhajar mengungkapkan, Kemendagri juga telah menyiapkan anggaran pengamanan Pilkada untuk Kepolisian dan TNI.
