IPOL.ID – Lima bulan menjelang Pilkada Serentak 2024, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto meminta TNI, Polri, dan BIN untuk memetakan wilayah berpotensi konflik selama tahapan Pilkada 2024 berlangsung.
“Khusus TNI, Polri, dan BIN, hadir BIN tadi, dalam pemetaan wilayah harus memetakan wilayah yang berpotensi konflik. Untuk apa? Untuk antisipasi apabila terjadi gangguan keamanan,” kata Hadi dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024, Jakarta, Rabu (26/6/2024).
Dikatakanya, pemetaan diperlukan agar mitigasi dapat dilakukan sebelum terjadi sebuah gangguan terhadap pelaksanaan Pilkada 2024.
“TNI, Polri, BIN ini harus sakti, tahu sebelum kejadian, sehingga bisa dimitigasi dahulu,” jelasnya.
Aspek lainnya, kata dia sinergi antara Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dalam menjaga suasana ruang digital tetap kondusif.
“Kalau ada berita-berita yang kurang tepat, langsung di-takedown. Kemungkinan apabila ada virus yang masuk ke website, BSSN sudah memberikan warning, hati-hati ada virus di website setiap kementerian atau yang terkait dengan penyelenggaraan pilkada serentak, sehingga tidak terjadi permasalahan,” tuturnya.
