IPOL.ID – Beredar kabar di internal partai, bahwa alasan pengunduran diri Airlangga Hartarto dari Ketua Umum Partai Golkar, karena tidak kuasa membendung keinginan kader-kader terbaiknya mencalonkan diri untuk ikut Pilkada Serentak 2024. Sisi lain, jika keinginan mencalonkan kadernya sendiri ”dikabulkannya”, itu berarti akan banyak berbenturan dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang ikut digagasnya.
Informasi lain yang banyak beredar menyebut, bahwa sejak awal dalam kabinet Indonesia Maju, Ketum Airlangga Hartarto itu punya masalah. Tapi dibiarkan berlalu. Setelah tugas selesai, ya diminta pensiun. Sesederhana itu sih. Daripada panjang urusannya.
Sementara Musfi Romdoni selaku analis sosio-politik Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) menilai keputusan pengunduran diri Airlangga dari kursi ketum Partai Golkar terbilang mengejutkan. Ada banyak tanya dan desas-desus di baliknya. Disebutkan ada desakan elite Golkar karena tidak puas dengan keputusan Airlangga di pilkada strategis seperti Jawa Barat dan Jakarta.
“Golkar melepas kursi gubernur Jawa Barat karena urung mengusung Ridwan Kamil. Golkar mengalah kepada Gerindra yang mengusung Dedi Mulyadi yang sekarang adalah kader Gerindra. Golkar justru memilih bertarung di Jakarta dan berpotensi kalah dari Anies Baswedan yang merupakan kandidat terkuat,” kata Musfi.
Tapi asumsi ini, lanjut dia, menyimpan tanda tanya lantaran bukankah kotak kosong sedang disiapkan? Kalau kotak kosong terwujud, Golkar akan berkuasa di Jakarta dan itu adalah pencapaian besar. “Atau jangan-jangan isu kotak kosong tidak akan terwujud? Yang artinya, Golkar kehilangan kursi gubernur,” ujar Musfi.
Asumsi lain, menurut dia, soal kedekatan Airlangga dengan Jokowi. Berbagai elite Golkar disebut tidak nyaman dengan kedekatan itu. “Sebelumnya ada isu Jokowi akan menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Berbagai elite Golkar secara terbuka mengungkapkan penolakannya. Alasannya tegas, ini soal AD/ART. Ketua umum Partai Golkar setidaknya harus menjadi kader selama lima tahun,” kata Musfi.
“Yang menarik, baru-baru ini isunya bukan lagi Jokowi, melainkan Gibran yang menjadi Ketua Umum Golkar. Poster Gibran For Ketum Golkar Tahun 2024-2029 sudah tersebar, tertera nama Koalisi Muda Pembaharuan Golkar (KMPG),” lanjutnya.
Jika ditarik benang merahnya, apalagi Airlangga menyinggung soal soliditas Golkar, Musfi menilai berbagai elite Golkar tidak nyaman dengan keputusan strategis Airlangga. Kemungkinan besar ini soal keputusan di pilkada atau sikap Airlangga yang dinilai terlalu akomodatif.
Keinginan Pribadi
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan pengunduran diri Airlangga dari jabatan Ketua Umum merupakan keputusan pribadi dan tak ada sangkut paut dengan siapa pun di internal partai.
Doli yang mengaku terkejut dengan keputusan itu mengaku mendapat telepon saat berada di Pontianak, Kalimantan Barat, untuk kembali ke Jakarta agar datang ke rumah Airlangga dan mendengarkan langsung penjelasan dari Airlangga.
“Nah dari apa yang saya dengar, yang disampaikan Pak AH kepada saya dan beberapa teman tadi, ada 3-4 orang ya yang dipanggil itu, ya ini lebih pada masalah pribadi Pak Airlangga,” kata dia di Jakarta, Minggu (11/8/2024), seperti dilansir CNN Indonesia.
Airlangga dikatakan lebih memilih konsentrasi sebagai menteri koordinator perekonomian dan melancarkan proses transisi dari pemerintahan Presiden Joko Widodo kepada presiden terpilih Prabowo Subianto.
“Karena banyak sekali program-program disiapkan sebagai program lanjutan untuk menjaga kesinambungan visi misi program 2 periode Jokowi-Ma’ruf Amin dan kemudian ke depan Pak Prabowo dan Pak Gibran,” tuturnya.
Doli menilai, mundurnya Airlangga sekaligus untuk menjaga semua agenda Golkar, termasuk agenda nasional. Adapun Pilkada 2024 sebentar lagi akan dilaksanakan, sehingga Golkar membutuhkan persiapan yang lebih smooth dan terjaga. “Maka Ketua Umum kami dengan ikhlas, dengan sukarela menyatakan mundur dari Ketua umum Partai Golkar,” jelas Doli.
Doli juga mengungkapkan, sebelum dia sampai ke rumah Airlangga, beliau telah mengumpulkan keluarga. Dia bilang keputusan pengunduran diri berdasarkan kesepakatan keluarga. “Jadi musyawarah beliau undang adik-adiknya, keluarganya, anaknya dan segala macam akhirnya diputuskan seperti itu,” ujar Doli.
Dia merasa keputusan Airlangga ini tak akan diikuti senior kader Golkar lainnya. Sebab latar belakangnya adalah masalah pribadi. “Saya belum dapat informasi ya, saya kira tidak lah ya. Artinya begini, ini kan persoalan keputusan pribadi pak AH yang tidak ada sangkut pautnya dengan apa pun, tidak sangkut paut dengan siapa pun yang ada di Partai Golkar,” kata Doli.
Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar menyatakan Airlangga masih ketua umum secara de facto. Golkar akan menggelar rapat pleno paling lambat Selasa (13/8/2024) untuk melegitimasi pengunduran diri itu.
“Saat ini secara de facto pak Airlangga masih ketua umum meskipun secara de jure sudah ada surat untuk pengunduran diri beliau,” kata Ketua DPP Partai Golkar Meutya Hafid dalam konferensi pers di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Minggu (11/8/2024).
Diketahui, Airlangga Hartarto mengumumkan pengunduran dirinya dari posisi Ketua Umum DPP Partai Golkar melalui sebuah video pernyataan yang dirilis pada Minggu, 11 Agustus 2024. Keputusan ini, menurut Airlangga, diambil setelah melalui pertimbangan yang matang demi menjaga keutuhan Partai Golkar dan memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan datang.
“Saya, Airlangga Hartarto, setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan datang terjadi dalam waktu dekat, maka dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim serta atas petunjuk yang Maha Besar, saya menyatakan pengunduran diri sebagai ketua umum DPP Partai Golkar,” ungkap Airlangga dalam video pernyataannya.
Airlangga menegaskan bahwa pengunduran dirinya efektif sejak Sabtu, 10 Agustus 2024. “Pengunduran diri terhitung sejak semalam, yaitu Sabtu 10 Agustus 2024,” ujarnya.
Sebagai partai besar yang matang, Airlangga menyatakan bahwa DPP Partai Golkar akan menjalankan mekanisme organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang berlaku. “Semua proses ini akan dilakukan dengan damai, tertib, dan dengan menjunjung tinggi muruah Partai Golkar,” tambahnya. (lumi)