IPOL.ID – Potensi konflik indentitas atau biasa disebut SARA di pilkada serentak 2024 menjadi perhatian serius Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Presiden yang akan berakhir masa jabatannya pada Oktober mendatang itu meminta jajaran Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI agar mewaspadai segala potensi agar tidak terulang.
“Yang paling diatensi sebenarnya adalah kehati-hatian kita agar tidak terjadi konflik dan juga politik identitas agar tidak muncul kembali (di Pilkada 2024),” ujar Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin usai bertemu Jokowi di Komplek Istana Kepresidenan, Rabu (4/9/2024).
Afif mengatakan, dalam perbincangan itu Jokowi juga meminta jajaran KPU melakukan pendidikan politik lebih masif lagi. Jokowi pun meminta KPU untuk memastikan hak warga terpenuhi dalam Pilkada nanti.
“Artinya pendaftaran pemilih, kemudian sosialisasi itu juga bisa dimaksimalkan dan yang paling penting menghindari terjadinya konflik, konflik sosial ataupun dampak-dampak lain yang ditimbulkan oleh pilkada 2024,” ujar Afif.
Meski begitu, Afif mengatakan tidak ada instruksi khusus yang disampaikan Presiden termasuk untuk Pilkada di beberapa wilayah meliputi Jakarta dan Jawa Tengah.
“Itu yang disampaikan Pak Presiden yang di-highlight, diberi catatan khusus adalah pemerintah dalam hal ini, Pak Presiden, mendukung sepenuhnya seluruh kebijakan KPU dalam konteks melakukan tahapan Pilkada yang sesuai dengan aturan perundang-undangan,” tuturnya.
Seperti diketahui, KPU telah selesai melaksanakan tahap pendaftaran calon kepala daerah. Tahap selanjutnya adalah penetapan pasangan calon kepala daerah pada 22 September 2024.(sofian)
