IPOL.ID – Bantuan sosial dari Pemprov Daerah Khusus Jakarta pada masyarakat terus menjadi perhatian.
Sebab, fakta di lapangan persoalan bantuan sosial masih banyak yang tidak tepat sasaran saat disalurkan pada warga.
Seperti pengurangan Kartu Jakarta Pintar (KJP) akibat Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang tidak tepat sasaran.
Kondisi itu disampaikan anggota DPRD DKI dari Fraksi Golkar, Andri Santosa yang pada pileg 2024 lalu, berhasil meraih 11.615 suara di Dapil 9 Jakarta Barat.
Andri mengaku banyak menerima keluhan dan aspirasi masyarakat saat turun ke warga.
“Kita akan perjuangkan kesejahteraan warga, terutama tentang bantuan sosial. Seperti Kartu Jakarta Pintar. Karena banyak sekali masyarakat tidak mampu tadinya menerima, sekarang jadi tidak menerima,” ujar Andri di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (16/10/2024).
Lebih lanjut, pria kelahiran Magelang 5 Juni 1986 itu juga mendapat keluhan para Lansia terkait bantuan sosial. Pasalnya, banyak yang sejak awal terdata sebagai penerima Kartu Lansia Jakarta (KLJ), namun namanya hilang.
“Kemarin saya turun ke lapangan, ketemu konstituen yang menyampaikan banyak sekali Lansia tidak mendapat haknya,” paparnya.
Karena itu, ia mendorong Pemprov DKI lebih selektif dalam melakukan penyisiran data program bantuan sosial. Sehingga warga yang benar-benar membutuhkan bantuan dapat merasakan manfaatnya.
“Itu yang memang harus kita urai dan kita harus audiensi dengan para pihak SKPD, jadi banyak sekali hal-hal terkait kesejahteraan yang harus diperjuangkan,” ujarnya.
Di samping itu, Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta itu juga berkomitmen untuk menjalankan tiga fungsi DPRD DKI Jakarta secara optimal. Terdiri dari fungsi legislatif, anggaran, dan pengawasan.
“Tentunya kalau bicara penataan, kita sebagai legislatif hanya punya tiga fungsi dan berperan sebagai pelayan masyarakat,” tandasnya. (Sofian)