IPOL.ID – Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Agus Fatoni, menyatakan bahwa usulan Presiden Prabowo Subianto, khususnya berkaitan dengan penghematan anggaran jika pemilihan kepala daerah (Pilkada) dipilih oleh DPRD, perlu dikaji lebih dalam.
Menurut Fatoni, Kemendagri belum menghitung secara rinci potensi penghematan anggaran jika pilkada tidak dipilih langsung oleh rakyat. Namun, biaya pilkada langsung yang melibatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), TNI, dan Polri sudah jelas dan dapat dihitung.
“Untuk Bawaslu, KPU, TNI, dan Polri, anggaran itu sudah jelas. Tapi untuk sistem yang baru, kita masih belum tahu. Kalau sudah ada datanya, nanti kita bisa menghitung,” ujar Fatoni usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Keuangan Daerah di Jakarta, Rabu (18/12/24).
Pj Gubernur Sumatera Utara ini mengungkapkan bahwa anggaran untuk Pilkada Serentak 2024 di provinsinya mencapai lebih dari Rp1 triliun. Sementara itu, total anggaran Provinsi Sumatera Utara hanya sekitar Rp14 triliun.
