IPOL.ID – Rencana pemprov DKI Jakarta untuk menerapkan retribusi sampah pada 2025 di masyarakat mendapatkan penolakan dari anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Neneng Hasanah.
Apalagi, rencana penerapan retribusi itu dilakukan menjelang pelantikan gubernur Pramono-Rano yang akan dilangsungkan pada 20 Februari 2025 mendatang, yang dikenal sebagai gubernur pro wong cilik.
Penolak penerapan retribusi sampah itu disampaikan Srikandi Demokrat Pulau Seribu, dalam rapat kerja dengan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Selasa (4/2/2025).
“Kenaikan retribusi sampah pada masyarakat saya mohon ditunda. Sebab, hal itu akan menimbulkan gejolak dan polemik di Jakarta. Bagaimana bapak akan menjelaskan kenaikan itu pada pimpinan Bapak,” ujar anggota Fraksi Demokrat yang akrab disapa Bunda itu dalam rapat kerja dengan Dinas LH DKI Jakarta.
Dikatakannya, polemik akan terjadi pada kalangan masyarakat tidak mampu Dengan penerapan retribusi sampah. Kondisi keuangan yang sangat terbatas, dari masyarakat kurang. Akan berdampak pada protes terhadap retribusi sampah.
“Saran saya, retribusi itu untuk yang sudah berjalan saja. Misalkan apartemen, perumahan atau tempat industri,” katanya.
Lebih lanjut, anggota DPRD DKI empat periode itu menyoroti persoalan sampah yang ada di lingkungannya yang jauh dari harapan.
Sebab, Bunda mengungkapkan tempat pembuangan sampah (TPS) di Jalan Tipar Cakung, Jakarta Utara yang merupakan tempat tinggalnya jauh dari harapan.
“Saya dari beberapa tahun lalu minta dibuatkan tempat pembuangan sampah. Tapi hingga hari ini tidak juga terealisasi. Padahal kalau hujan sampah itu berceceran ke jalan dan malah mengakibatkan kecelakaan bagi pengendara motor. Bagaimana kita mau menerapkan retribusi sampah,” bebernya.
Menyikapi itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto mengungkapkan akan melakukan penundaan sesuai dengan keinginan anggota Komisi D.
Namun, kata dia idealnya kenaikan retribusi memiliki spirit membangkitkan semangat masyarakat menjadi nasabah bank sampah.
“Kita berupaya menaikan semangat masyarakat menjadi nasabah bank sampah. Kita memberikan pilihan pada masyarakat ikut serta menjadi nasabah bank sampah atau membayar retribusi,” katanya.
Apalagi, sambung dia lagi kesadaran masyarakat dalam menjadi anggota bank sampah hingga Februari 2026 hanya mencapai 10-20 persen.
“Kita harapkan kedepan bisa mencari formula baru, misalkan memberikan intensif pada anggota bank sampah,” tukasnya.(sofian)
