Soal Pembatasan Sewa, Warga Ungkap Ahok Bolehkan Tinggal di Rusun hingga 7 Turunan

IPOL.ID – Warga penghuni Rusun Jatinegara Barat, Jakarta Timur, mempertanyakan rencana kebijakan Pemprov DKI Jakarta membatasi masa sewa unit Rusun.

Warga Rusun Jatinegara Barat, Warji mengatakan, rencana kebijakan yang sedang digodok tersebut bertentangan dengan kebijakan Pemprov DKI Jakarta, saat awal Rusun Jatinegara Barat berdiri.

Karena saat Rusun Jatinegara Barat didirikan, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang saat itu menjabat Gubernur DKI Jakarta mempersilakan warga tinggal di hingga tujuh turunan.

“Pak Ahok pernah dulu (Saat menjabat Gubernur DKI-red) mengatakan silakan menempati Rusun (sampai) tujuh turunan, komitmen Pak Ahok itu. Ternyata setelah pergantian pemimpin kok ada aturan memberatkan,” ujar Warji pada awak media, pada Sabtu (15/2/2025).

Menurut warga Rusun Jatinegara Barat, sedianya mereka tidak harus tinggal di Rusun karena sebelumnya memiliki tempat tinggal sendiri di kawasan Kampung Pulo.

Namun saat Pemprov DKI Jakarta dan pemerintah pusat melakukan proyek normalisasi aliran Kali Ciliwung, mereka terpaksa harus angkat kaki tanpa mendapat uang ganti rugi.

Sehingga warga menolak bila kembali harus angkat kaki dari tempat tinggal akibat aturan dicetuskan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Jakarta tersebut.

“Saya keberatan sekali dengan wacana pembatasan. Kalau dari yang saya baca di media, warga relokasi dibatasi (sewa) maksimal 10 tahun. Sementara kami sudah enggak punya rumah,” kata dia.

Warji meminta agar Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih, Pramono Anung-Rano Karno nantinya setelah resmi dilantik dapat membatalkan rencana pembatasan sewa unit Rusun.

Menurutnya, bila kebijakan itu tetap diberlakukan maka seluruh penghuni Rusunawa di Jakarta akan keberatan, karena banyak dari mereka tidak mampu membeli hunian sendiri.

Terlebih setelah pandemi Covid-19 melanda hingga kini kondisi ekonomi warga yang bekerja di sektor informal, atau tidak memiliki penghasilan tetap belum pulih total.

“Saya berharap setelah dilantik pak Pram dan pak Doel akan membatalkan kebijakan. Karena saya tahu saat kampanye pak Pram dan pak Doel akan memperhatikan wong cilik,” tutupnya. (Joesvicar Iqbal)