IPOL.ID- Guru Besar Hukum Universitas Pelita Harapan (UPH), Jamin Ginting, menyoroti rencana revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang (UU) Kejaksaan terkait kewenangan penyidikan dan penuntutan.
Menurut Jamin Ginting, konsep dominus litis (pengendali perkara) harus dijaga agar fungsi kejaksaan dan kepolisian tetap terpisah secara jelas.
Jamin Ginting menegaskan bahwa berdasarkan UU No. 8/1981, setiap lembaga penegak hukum memiliki fungsi yang berbeda.
“Jaksa bertugas sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan, sementara penyidikan adalah kewenangan polisi dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS),” kata Guru Besar Hukum UPH, Jamin Ginting pada awak media di Jakarta, pada Kamis (27/2/2025).
