IPOL.ID – Akademisi dan praktisi mengkritisi gaya militer di era pemerintahan Presiden Prabowo. Mereka khawatir dominasi militer bisa merusak demokrasi dan melanggar HAM. Hal ini mengemuka dalam diskusi yang diselenggarakan Universitas Paramadina bekerja sama dengan LP3ES.
Diskusi bertajuk “Militerisasi di Pemerintahan Prabowo-Gibran: Sebuah Pengkhianatan terhadap Reformasi?”, ini menyoroti isu terkait pengesahan RUU TNI serta dampaknya terhadap reformasi dan prinsip demokrasi di Indonesia.
Para narasumber mengulas berbagai kekhawatiran mengenai dominasi militer dalam pemerintahan serta implikasi hukum dan politik yang menyertainya. Diselenggarakan secara online melalui zoom meeting pada Kamis (20/3/2025).
Peni Hanggarini, Dosen Magister Hubungan Internasional Universitas Paramadina, mengkritisi proses penyusunan RUU TNI yang dinilainya tidak transparan dan dilakukan secara tergesa-gesa. “Proses legislasi yang dilakukan secara tertutup, terburu-buru, dan minim keterlibatan publik justru dianggap lumrah oleh elite politik,” tutur Peni di Jakarta baru-baru ini sebagaimana dalam keterangannya dikutip Senin (24/03/2025).
