IPOL.ID – Rencana Pemprov DKI Jakarta untuk menerapkan penanaman kabel bawah tanah harus dibarengi dengan kolaborasi Ipal, PDAM dan PLN.
Jika kolaborasi BUMD dan BUMN diabaikan, maka konsep penanaman kabel bawah tanah akan sulit terealisasi.
“Semua harus diurus secara maksimal. Sehingga konsep tersebut bisa berjalan dengan baik,” ujar anggota Pansus Utilitas, Pandapotan Sinaga, Kamis (1/5/2025).
Dia mengatakan, program memindahkan jaringan utilitas di bawah tanah. Hal itu sejalan dengan program pembangunan menuju Jakarta kota global.
“Tanpa ada kolaborasi, semua akan sia-sia. Jadi Pemprov harus lebih maksimal,” pintanya.
Anggota pansus utilitas lainnya, Ferrial Sofyan mengkritisi anggaran Rp18 triliun yang disiapkan untuk mendukung program penanaman kabel bawah tanah.
Menurutnya, anggaran Rp18 triliun idealnya bisa menyelesaikan jaringan kabel udara mencakup kabel listrik PLN. “Buat apa dana Rp18 triliun tapi tidak menyelesaikan kabel udara. Ini harus dipertimbangkan, agar Rp18 triliun bisa maksimal digunakan menghilangkan kesemerawutan kabel udara,” pintanya.(sofian)
