IPOL.ID – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berencana untuk membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), khusus untuk pengelolaan parkir.
Hal itu pun mendapat sorotan dari pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah.
Menurutnya, langkah tersebut dinilai prematur dan justru berisiko menambah persoalan baru tanpa menyelesaikan akar masalah yang ada.
“Persoalan parkir di Jakarta bukan semata soal kelembagaan, tetapi lebih pada masalah transparansi dan kejujuran semua pihak yang terlibat. Harus dicatat, dari dulu hingga sekarang, pengelolaan UP Parkir di bawah Dinas Perhubungan selalu carut-marut,” ujar Trubus, Rabu (21/5/2025).
Menurutnya, permasalahan perparkiran bersifat lintas sektoral dan menyangkut kepentingan besar. Disamping, sektor parkir menjadi ‘tambang uang’ yang dikelola tidak transparan, mulai dari parkir di jalan umum, gedung pencakar langit, mal, hingga fasilitas olahraga.
“Semua tahu, uang di sektor ini luar biasa besar. Sayangnya, masih banyak lokasi parkir yang dikelola tanpa pertanggungjawaban hukum yang jelas,” katanya.
