IPOL.ID – Isu Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung yang bakal nyapres pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029 bergulir kencang.
Hal itu ditenggarai dengan keberhasilan politisi PDIP yang menang pada di Pilkada serentak 2024 lalu, mengalahkan cagub koalisi besar, Ridwan Kamil dan cagub independen.
Ditengah isu tersebut, Direktur Eksekutif Jakarta Public Service (JPS), Mohammad Syaiful Jihad, menilai isu tersebut terlalu dini dan sangat sensitif lantaran berpotensi mengganggu harmonisasi antara pemerintah daerah dan pusat.
Syaiful mengimbau agar semua pihak dapat menahan diri dan memberikan ruang bagi Pramono untuk fokus menyelesaikan program kerja serta janji-janji kampanyenya kepada masyarakat Jakarta.
“Biarkan Mas Pram bekerja dengan tenang, jangan digoda-goda. Pilpres masih jauh. Kami juga tidak ingin isu ini digoreng-goreng sehingga dapat merusak harmonisasi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat,” ujar pengamat senior, Syaiful Jihad, Selasa (3/6/2025).
Menurutnya, terlalu prematur untuk mengaitkan nama-nama kepala daerah dalam wacana pencapresan 2029. Sebab, kata dia lagi kinerja dan capaian para kepala daerah seharusnya menjadi tolok ukur utama sebelum memasuki ranah politik nasional.
