IPOL.ID – Anggota Komisi VI DPR Mufti Aimah Nurul Anam, mendorong peningkatan anggaran pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sekaligus meminta kejelasan pembagian tugas antara Kementerian BUMN dan Danantara.
Mufti mengingatkan sejak awal masa jabatan Erick Thohir sebagai menteri, Komisi VI sudah sering menyoroti kecilnya anggaran pengawasan BUMN. Kondisi itu, menurutnya, menjadi salah satu penyebab munculnya berbagai kasus penyimpangan di tubuh BUMN.
“Kami sering ingatkan dari dulu bahwa anggaran pengawasan terlalu kecil. Karena itu, banyak sekali fraud di BUMN-BUMN yang baru belakangan ini terbongkar. Dengan anggaran sekarang yang lebih baik (tahun 2026), kami berharap pengawasan lebih ketat agar BUMN ke depan jauh lebih sehat,” ujar dalam Rapat Kerja dengan Menteri BUMN Erick Thohir di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (8/7).
Dia juga menyoal semakin dominannya peran Danantara dalam mengelola aset BUMN, yang menurutnya mereduksi fungsi Kementerian BUMN.
“Kami dan rakyat melihat peran strategis BUMN justru semakin dikendalikan oleh Danantara. Di satu sisi, rasanya seperti kementerian BUMN ini jadi macan ompong. Kami ingin dipertegas, sebenarnya apa tugas kementerian BUMN dan apa tugas Danantara?” tanyanya.
