IPOL.ID – Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini menegaskan bahwa penerapan standar mutu nasional bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi merupakan investasi strategis bagi masa depan ekonomi Indonesia, terutama dalam memperkuat daya saing pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Jika setiap produk UMKM sudah bersertifikat SNI atau ISO, dampaknya terhadap perekonomian akan besar. Ini membuka peluang ekspor, menarik investasi, dan melindungi konsumen dari produk tiruan,” ujar Novita dalam keterangannya, Selasa (14/10).
Menurutnya, Komisi VII DPR RI konsisten mendorong peningkatan kontribusi UMKM terhadap ekspor nasional, dengan target mencapai 15,7 persen.
Salah satu langkah strategis adalah memperkuat sinergi antara DPR, Badan Standardisasi Nasional (BSN), dan lembaga pendamping seperti Unit Manajemen Mutu dan Industri (UMMI).
“Program seperti Bootcamp SNI Bina UMK 2025 menjadi contoh konkret bagaimana BSN memfasilitasi pelatihan, pendampingan, dan sertifikasi bagi ribuan pelaku usaha di seluruh Indonesia,” jelasnya.
