IPOL.ID – Pemotongan dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat diharapkan tidak menggangu program pembangunan di Jakarta.
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Bun Joi Phiau menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur yang mendukung kepentingan publik ditengah tantangan pengurangan DBH .
“Khususnya menyangkut kebutuhan dasar masyarakat seperti rumah susun sewa (rusunawa), taman ruang terbuka hijau (RTH), rumah sakit, dan sekolah,” beber politisi yang akrab disapa Bon Jovi itu, Selasa (14/10/2025).
Menurutnya, pemotongan DBH akan berimbas pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Tahun Anggaran (TA) 2026. Karenanya, dia pun mendesak Pemprov DKI untuk memastikan pembangunan tetap berjalan, terutama pada infrastruktur yang vital bagi masyarakat.
“Disamping itu Pemprov harus juga menjaga keberlanjutan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur pengendali air. Seperti pemeliharaan pompa, waduk, dan turap penahan air, serta memperhatikan anggaran untuk pembebasan lahan di sekitar Kali Ciliwung,” katanya.
