IPOL.ID-Legislator dari Fraksi NasDem DPRD DKI, Idris meluapkan kegeramannya terhadap kinerja sejumlah kepala dinas (Kadis) dan suku dinas (Sudin) yang dinilai kerap saling lempar tanggung jawab dalam menangani pengaduan masyarakat.
Hal itu disampaikan anggota DPRD DKI dapil 2 Jakut,
dalam rapat pembahasan bersama jajaran eksekutif.
Dia mengungkapkan, masih sering ditemukan kasus di lapangan di mana satu instansi menyatakan suatu persoalan merupakan kewenangan dinas lain.
Akibatnya, warga menjadi kebingungan karena pengaduan mereka tidak kunjung mendapatkan solusi. “Sering kita temukan, satu pihak bilang ini tugas SDA, tapi SDA bilang bukan, ini tugas dinas lain. Masyarakat akhirnya dilempar ke sana ke mari,” ujarnya, Rabu (22/4/2026).
Ditekankan Idris, pentingnya kejelasan pembagian tugas antar dinas, khususnya antara Sumber Daya Air (SDA) dan dinas terkait lainnya. Menurutnya, koordinasi yang lemah justru memperlambat penanganan masalah di lapangan.
Selain itu, ia juga menyoroti keterbatasan sumber daya manusia, terutama petugas penanganan lapangan seperti Pekerja Penanganan Sarana dan Prasarana Umum (PPSU/PGLB). Dalam satu wilayah rukun warga (RW), jumlah petugas dinilai sangat minim untuk menangani persoalan besar seperti banjir.
