IPOL.ID – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tengah mendorong penguatan tata kelola pengawasan kredit program pemerintah melalui kolaborasi lintas sektor. Hal tersebut dilakukan untuk dapat memperluas akses pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) hingga mempercepat penyediaan perumahan rakyat.
Upaya tersebut menjadi fokus dalam Forum Koordinasi Pengawasan (Forkorwas) Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tahun 2026 yang diselenggarakan di Jakarta, Senin (6/7/2026).
Deputi Bidang Akuntan Negara BPKP, Iwan Taufiq Purwanto menerangkan, semakin beragamnya skema kredit program pemerintah memerlukan pengawasan yang terintegrasi agar tujuan pembangunan dapat tercapai secara efektif, akuntabel, dan tepat sasaran.
“Selain KUR, pemerintah saat ini juga mengembangkan berbagai skema pembiayaan lain, seperti Kredit Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan), Kredit Industri Padat Karya (KIPK), serta Kredit Program Perumahan,” kata Iwan, Senin.
Masing-masing skema, lanjut dia, memiliki tujuan strategis, mulai dari memperluas akses pembiayaan UMKM, mendukung ketahanan pangan, meningkatkan produktivitas industri, hingga mempercepat penyediaan perumahan bagi masyarakat.
