IPOL.ID – Wakil Ketua Komisi VII DPR Bambang Haryadi menilai janggal terkait tuntutan Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), yang meminta Menteri BUMN untuk mencopot Direktur Utama Pertamina. Sebab, tegas Bambang, persoalan jabatan direksi memang bukan ranah serikat pekerja tetapi menjadi kewenangan pemilik saham.
“Sangat aneh, mengapa sampai serikat pekerja mengurus manajemen? Ada apa di balik tuntutan ini?,” ujar Bambang dalam keterangannya, Jumat (24/12).
Keanehan tersebut, menurut Bambang, akan memunculkan tanda tanya besar bagi masyarakat. Dugaan bahwa aksi ini sudah dipolitisasi, tentu semakin menguat. Makanya, Bambang meminta agar FSPPB meninjau ulang rencana aksi. “Selain itu, tentu saja bahwa Pertamina dan Serikat Pekerja hendaknya saling tabayyun agar tidak terpolitisasi,” imbuh Bambang.
Bambang juga meminta, agar Pertamina dan FSPPB kembali saling berkordinasi, tanpa harus membuat kegaduhan. Apalagi sampai melakukan aksi, yang pasti akan berdampak sangat luas bagi publik.
