Petani Sawit se-Indonesia Gelar Demo Besar-besaran Besok

IPOL.ID – Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) di 22 Provinsi se-Indonesia bakal menggelar Aksi Keprihatinan Petani Kelapa Sawit Indonesia yang dilakukan serentak mulai pukul 09.00-12.00 WIB pada Selasa (17/5/2022).

Aksi massa itu dilakukan untuk menyikapi dampak Larangan Ekspor CPO dan Minyak Goreng yang berdampak langsung kepada anjloknya harga TBS (tandan buah segar) kelapa sawit di seluruh Indonesia, terkhusus sentra perkebunan kelapa sawit.

Jakarta akan menjadi sentra utama Aksi Keprihatinan Petani Sawit Indonesia yang diadakan pada 17 Mei 2022 di Kantor Kemenko Perekonomian dan Patung Kuda Monas, selanjutnya akan ke Istana Presiden.

Kegiatan ini akan diikuti lebih 250 peserta yang melibatkan petani sawit anggota APKASINDO dari 22 Provinsi dan 146 Kabupaten/Kota serta anak petani sawit yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Sawit (FORMASI) Indonesia.

Selanjutnya, aksi keprihatinan ini juga dilakukan serentak (hari dan jam yang sama) di 146 Kabupaten Kota DPD APKASINDO dari 22 Provinsi APKASINDO.

“Petani sawit yang datang ke Jakarta mulai dari Aceh sampai Papua Barat akan berpakaian adat-budaya masing-masing, kami ingin menunjukkan sawit itu pemersatu bangsa dan anugerah Tuhan kepada Indonesia,” kata Ketua Umum DPP APKASINDO, Gulat Manurung, Senin (16/5).

Dalam acara aksi ini, Apkasindo akan menyampaikan lima pesan kepada pemerintah. Berikut poin-poinnya:

1. Menyampaikan aspirasi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) supaya melindungi 16 juta petani sebagai dampak turunnya harga TBS sawit sebesar 70 persen di 22 provinsi sawit.

2. Meminta Presiden Jokowi untuk meninjau ulang kebijakan larangan ekspor sawit dan produk MGS serta bahan bakunya karena dampaknya langsung ke harga TBS sawit.

3. Meminta Presiden Jokowi tidak hanya mensubsidi MGS curah, tapi juga MGS kemasan sederhana (MGS Gotong Royong) dan untuk menjaga jangan sampai gagal, APKASINDO meminta memperkokoh jaringan distribusi minyak goreng sawit, terkhusus yang bersubsidi dengan melibatkan aparat TNI-Polri.

“Kami yakin, pasti clear kalau TNI-POLRI sudah dilibatkan. Contohnya saja program vaksin sukses dan cegah karhutla, hasilnya asap langsung hilang sejak 2015 sampai sekarang,” ujar Gulat, dalam keterangan resminya, Senin (16/5).

4. Pemerintah harus segera membuat regulasi yang mempertegas PKS dan Pabrik MGS harus 30 persen dikelola oleh koperasi untuk kebutuhan domestik. Ini dimaksudkan agar urusan ekspor diurus oleh perusahaan besar, sehingga kelangkaan MGS tidak bersifat musiman.

5. Meminta Presiden Jokowi untuk memerintahkan Menteri Pertanian supaya merevisi Permentan 01/2018 tentang Tataniaga TBS (Penetapan Harga TBS). Pasalnya, harga TBS yang diatur dalam Permentan tersebut hanya ditujukan untuk petani yang bermitra dengan perusahaan. Sementara menurutnya, petani yang bermitra hanya 7 persen dari total luas perkebunan sawit rakyat sekitar 6,72 juta hektar.