IPOL.ID – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan segera menerapkan kebijakan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) di sejumlah wilayah Jakarta. Kini, Pemprov DKI Jakarta tengah menggodok rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik.
Menanggapi hal ini, Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Taufik Hidayat menilai kebijakan ERP itu tidak akan mengurangi kemacetan. Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta seharusnya meningkatkan kualitas dan kuantitas transportasi umum agar masyarakat mau beralih dari kendaraan pribadi.
“Lagi-lagi mengkapitalisasi jalanan umum atas nama kemacetan. Tingkatkan kualitas dan kuantitas transportasi umum utk mengurai kemacetan. Kok malah bikin jalan berbayar,” ujar Taufik dalam akun twitter pribadinya, Selasa (10/1/2023).
Dia mencontohkan, kebijakan pembatasan kendaraan pribadi dengan sistem ganjil genap dan 3 in 1 yang sudah dijalankan Pemprov DKI Jakarta tidak menunjukkan hasil signifikan dalam mengurangi kemacetan di Jakarta. Dia meyakini, perbaikan transportasi umum akan menjadi solusi kemacetan, bukan malah menerapkan kebijakan ERP.
