NUG mendesak negara-negara tetangga untuk tidak mengakui junta dan meminta perundingan sebaiknya dengan pihak mereka. Di antara aktivis yang menentang kehadiran sang jendral, termasuk Kyaw Win, direktur badan HAM yang berkantor di London, Burma Human Rights Network (BHRN).
“Apakah Presiden Jokowi akan berjabat tangan dengan Min Aung Hlaing yang melakukan genosida Rohingya dan membunuh 700 orang Burma lainnya,” cuit Kyaw Win. “Undanglah pemerintahan NUG.”
Indria Fernida dari Bike for Democracy, yang menggelar demonstrasi di dekat Gedung Sekretariat ASEAN, juga menentang kehadiran Min Aung Hlaing di Jakarta.
“Kami menuntut agar militer Myanmar menghentikan segala bentuk kekerasan, penangkapan sewenang-wenang kepada masyarakat sipil, termasuk pembela HAM dan membebaskan mereka tanpa syarat. Kemudian membuka akses kemanusiaan dan memberikan jaminan dasar hidup bagi rakyat Myamar. Serta mengembalikan demokrasi di Myanmar sesuai Pemilu tahun 2020,” tegasnya.
Sejauh ini, kepala negara yang hadir termasuk Perdana Menteri Malaysia, Muhyiddin Yassin, dan PM Vietnam, Pham Minh Chinh. Adapun PM Thailand, Prayuth Chan-ocha mengatakan akan diwakili Don Pramudwinai, yang juga menteri luar negeri.
