“Kami juga berupaya untuk memerhatikan aspirasi dari civil society atau pun sektor privat,” ujar Brian dilansir Antara.
Sementara itu pada Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Pengaturan Hasil Produk Tembakau Lainnya (HPTL) yang berlangsung daring akhir pekan ini, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak Menular Kemenkes Cut Putri Arianie menyampaikan Kemenkes telah melakukan advokasi di daerah dengan menerapkan kawasan tanpa rokok.
“Bahkan, ada layanan konseling upaya berhenti merokok,” ujar Cut Putri.
Pada FGD tersebut, Ketua Umum Perhimpunan Dokter Paru Indonesia Agus Dwi Susanto menjelaskan prevalensi merokok sifatnya multifaktor, sehingga bukan hanya aspek media, tetapi juga ada aspek-aspek sosial, ekonomi dan politik.
Adapun Project Director MTCC Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Supriyatiningsih menyatakan siap bersinergi dengan pemerintah agar ada regulasi yang bisa ditetapkan dengan lebih tegas.
“Karena kami sepakat bahwa perilaku merokok harus melalui perangkat regulasi yang kuat dan sinergi multi lembaga,” kata Supriyatiningsih.
