indoposonline.id – Pernyataan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Ali Mukartono terkait kasus Pinangki kini menjadi bola panas bagi institusinya. Sebab, dengan menyebut Pinangki sudah menyumbangkan BMW kepada negara membuat publik bertanya-tanya akan komitmen dan konsistensi pemberantasan korupsi di Korps Adhyaksa.
Seperti yang disampaikan pengamat Kejaksaan, Fajar Trio, yang menilai pernyataan Ali sebagai bukti adanya disparitas penegakan hukum pemberantasan kasus rasuah. Jadi sangat wajar jika wartawan menyoroti aksi kejaksaan yang belum mengajukan kasasi terkait kasus eks jaksa Pinangki.
“Apalagi bisa dibilang Pinangki ini jaksa yang menjadi otak pelaku penyalahgunaan wewenang dan rela menjadi makelar kasus Djoktjan (Djoko Tjandra). Harusnya Jampidsus paham betul fungsi controlling yang dilakukan wartawan dalam meliput sebuah berita,” kata Fajar kepada wartawan, Kamis (24/6).
Menurut dia, sikap Ali bisa menyebabkan demoralisasi penegakan hukum para insan Kejaksaan. Apalagi ditambah dugaan terjadinya disparitas penegakan hukum. “Kejaksaan mengalami kemunduran keterbukaan informasi dan diduga melakukan disparitas penegakan hukum. Para jaksa yang menyidik dari awal kasus Pinangki bisa mengalami demoralisasi mendengar pernyataan tersebut,” tambahnya.
Fajar pun memberikan contoh kasus Jiwasraya dan Asabri. Dia menilai Kejaksaan maju paling depan dalam melakukan penyitaan aset para tersangka. “Kejaksaan seperti gagah betul saat memberikan keterangan telah menyita aset. Padahal tidak ternyata sebagian ditengarai bukan milik terdakwa, hingga menuntut setinggi-tingginya hukuman kepada para terdakwa. Bahkan menyatakan telah memeriksa tukang loak dan IRT (ibu rumah tangga) saja begitu bangga. Berbeda dengan treatment yang diberikan ke Pinangki,” paparnya.
Dia pun mempertanyakan kasus Pinangki dan apa bedanya dengan kasus Jaksa Urip. “Apa yang telah disembunyikan Kejaksaan dalam kasus Pinangki? Kok seperti ada bargaining position. Apakah dengan hanya diberi BMW sudah menjadi prestasi? Jaksa Agung harus ambil sikap tegas terhadap Ali. Kalau perlu copot!” desak Fajar.
Sebagai penegak hukum, menurut dia, pemikiran tersebut sangat dangkal dalam memberantas korupsi. “Apakah penegakan hukum hanya sebatas diberi BMW, sudah selesai itu barang? Ini ngeri sekali,” tambahnya.
Dia pun menyimpulkan, jika kondisi ini berlarut, maka Kejaksaan Agung dipastikan sudah tidak murni lagi dalam melaksanakan tugas sebagai penegak hukum. “Membahayakan sekali jika Kejaksaan Agung yang dipimpin bapak ST Burhanuddin tidak lagi murni jadi alat negara yang melakukan penegakan hukum, dan malah alat kekuasaan dalam melakukan penegakan hukum,” cetus Fajar.
Jadi kesimpulannya, Jampidsus patut diduga telah menjadikan doktrin Tri Krama Adhyaksa sekadar menjadi lips service belaka. Karena tindakannya sama sekali tidak mewakili doktrin kehormatan para jaksa itu.
Sementara, Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar, menilai, pernyataan Ali Mukartono yang dengan bangga telah melakukan penyitaan mobil BMW dari kasus Pinangki tersebut merupakan tindakan sesat dan memalukan.
“Saya kira ini pernyataan yang memalukan karena seolah-olah terkesan Pinangki sudah menyumbangkan sebuah mobil BMW kepada negara dan pikiran seperti ini sesat,” cetus Fickar.
Menurutnya, secara nyata Pinangki sudah jelas terbukti bersalah karena telah melakukan kejahatan. “Berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada negara. Jadi bukan secara sukarela,” tukasnya.
Fickar menyebut dalam kasus tersebut justru negara menderita kerugian yang tidak bernilai, karena kehilangan sumberdaya manusia jaksa penuntut umum yang sudah dididik dan digaji negara. “Namun justru menjadi penjahatnya. Berapa biaya yang sudah dikeluarkan negara untuk mendidik dan menggaji terdakwa Pinangki selama ini? Tentu tidak pernah cukup kalau hanya dibayar dengan mobil BMW semata. Dan yang menjadi pertanyaan besar, mengapa hingga kini Pinangky masih ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung?” tanya Fickar.
Dia menilai, negara juga menderita kerugian immaterial. “Yaitu rasa malu yang besar karena tidak bisa mengendalikan aparaturnya melakukan kejahatan korupsi,” katanya.
Menurut dia, itulah yang seharusnya menjadi pemikiran seorang jaksa sebagai aparatur negara yang dibayar untuk melakukan penuntutan. “Termasuk kejahatan korupsi,” ujarnya.
Sebelumnya, awak media mempertanyakan mengapa Kejaksaan belum mengajukan kasasi terkait vonis ringan eks Jaksa Pinangki. Pihak kejaksaan mengatakan belum memutuskan mengajukan kasasi atas putusan banding karena masih menunggu salinan putusan dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.
Jampidsus Ali Mukartono justru mempertanyakan kepada awak media mengapa selalu mengejar pemberitaan soal Pinangki. Padahal tersangka dalam kasus tersebut ada banyak, sehingga tidak harus berfokus pada Pinangki seorang. “Kenapa sih yang dikejar-kejar Pinangki, tersangka terkait itu ada banyak,” cetusnya.
Salah seorang wartawan pun menjelaskan, karena publik banyak yang membandingkan vonis Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terhadap Pinangki dengan hukuman yang diterima oleh Angelina Sondakh yang justru diperberat ditingkat kasasi. Juga membandingkan dengan seorang ibu di Aceh yang ditahan bersama anaknya karena tersangkut kasus Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Namun, Ali justru menyebut kasus Pinangki berbeda dengan perkara lainnya. Putusan pengadilan sudah jelas dan pihaknya menghormati apa yang menjadi keputusan hakim.
“Sudah jelas putusan pengadilan, iya kan! Tersangka kita tunggu yang lain, masih banyak tersangka, itu satu kesatuan,” kelitnya.
Jampidsus pun menyinggung dalam perkara Pinangki negara mendapatkan mobil, berbeda dengan pengusutan aset tersangka lain yang kesulitan untuk dilacak. “Malah dari Pinangki, negara dapat mobil. Yang lain kan susah ngelacaknya,” kata Ali membela diri. (msb/ydh)