indoposonline.id – Presiden RI Joko Widodo meminta penyaluran bantuan sosial untuk masyarakat, khususnya beras dan sembako, tidak terlambat dilakukan oleh jajarannya.
“Saya minta jangan sampai terlambat baik itu PKH, BLT desa, bansos tunai, jangan ada yang terlambat dan yang paling penting bantuan beras, sembako, minggu ini harus keluar,” jelas Presiden dalam video keterangan pers terkait rapat terbatas kabinet Jumat (16/7) yang ditayangkan melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden di Jakarta, Sabtu.
Kepala Negara meminta Kepala Bulog dan Menteri Sosial agar tidak ragu menyalurkan bansos.
Sedangkan mengenai prosedur, Presiden meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ikut mendampingi, termasuk dalam penyaluran obat-obatan, suplemen dan vitamin gratis bagi rakyat.
Presiden meminta Menteri Keuangan menyiapkan anggaran untuk pembelian obat, suplemen dan vitamin gratis untuk rakyat.
“Tolong karena kemarin rencananya tahap pertama Rp300 ribu, tahap kedua Rp300 ribu, berarti hanya Rp600 ribu. Saya minta Ibu Menkeu disiapkan paling tidak di atas dua juta paket. Kan tidak mahal. Saya kira bukan anggaran yang gede, tapi rakyat merasa tenang karena memiliki barangnya,” jelas Presiden.
Libatkan TNI-Polri
Presiden Indonesia Joko Widodo juga menginstruksikan jajaran TNI-Polri untuk menyalurkan bantuan sosial (bansos) PPKM Darurat kepada masyarakat yang terdampak di seluruh Indonesia. Bansos yang akan disebar sebanyak 2.500 ton beras dan 70.000 paket sembako. Menindaklanjuti instruksi itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta kepada seluruh jajarannya untuk segera melakukan penyaluran bansos ke titik-titik masyarakat yang perekonomiannya terdampak Pandemi Covid-19.
“Jadi saya tidak ingin ada informasi dilapangan yang sampaikan di satu wilayah masih terdapat masalah dengan bansos,” kata Sigit di Sidoarjo, Jawa Timur, Sabtu (17/7/2021).
Di dampingi Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Sigit melepas personel Bhabinkamtibmas dan Babinsa untuk mendistribusikan paket sembako dan beras tersebut kepada masyarakat di Jawa Timur.
“Oleh karena itu hari ini menindaklanjuti perintah Presiden kami dari Polri, menurunkan bansos sebesar kurang lebih 2.500 ton beras dan 70.000 paket sembako. Ini merupakan bagian dari program bapak Presiden untuk menurunkan bansos di seluruh wilayah yang terdampak,” ujar eks Kapolda Banten itu.
Diketahui, dari total stok beras yang dimiliki oleh Polda Jatim sebanyak 1.289 ton beras yang sudah disalurkan dari tanggal 3-16 Juli sebesar 232 ton beras.
Sigit menekankan, bantuan sosial tersebut harus segera terdistribusi dengan segera. Apabila nantinya stok sudah habis, ditegaskan Sigit, untuk segera melapor dan berkoordinasi agar mendapatkan kiriman untuk penambahan stok.
Percepatan pendistribusian bansos itu, kata Sigit, merupakan upaya Pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat di tengah pemberlakuan PPKM Darurat. Karena kebijakan itu bertujuan untuk menyelamatkan warga dari bahaya virus corona.
“Tolong diguyur habiskan stok kalau kurang ajukan lagi nanti akan segera dikirim. Dan Ibu Mensos akan kirimkan ini merupakan bagian upaya pemerintah untuk atasi atau kurangi beban terhadap masyarakat yang terdampak,” ucap Sigit.
Diketahui, sepanjang tahun 2020, bantuan Sosial yang disalurkan Polri sebanyak 394.347 paket sembako, 30.000 ton beras,790.436 Alkes/APD, dan mendirikan 13.119 dapur umum.
Kemudian, sampai dengan 2 Juli 2021, bantuan sosial yang disalurkan Polri sebanyak 750.780 paket sembako, 3.753 ton beras, 763.079 Alkes/APD, dan mendirikan 143.467 dapur umum.
Sedangkan, periode 3 sampai dengan 16 Juli 2021, Polri telah mendistribusikan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 di 34 wilayah Polda sebanyak 250.797 paket sembako dan 1.418.805 Kg atau 1.418 ton beras.
Sementara itu, stok beras yang dimiliki Mabes Polri untuk distribusi bantuan sosial di skala nasional sebanyak 50.751,3 ton. Lalu, Polri juga sudah menyiapkan bantuan tambahan yang siap dikirim berupa 150.000 paket sembako di masa PPKM Darurat. (tim/sol)