indoposonline.id – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, melantik tiga Pejabat Tinggi Madya dan 17 Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian PUPR di Gedung Auditorium Kementerian PUPR, Jumat (13/8).
Pelantikan yang dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat ini untuk mengukuhkan dan menggantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang telah memasuki masa purnabhakti berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107/TPA Tahun 2021.
Ketiga Pejabat Tinggi Madya (eselon I) yang dilantik adalah Yudha Mediawan menggantikan Trisasongko Widianto sebagai Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Herry Trisaputra Zuna, menggantikan Eko Djoeli Heripoerwanto sebagai Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan; dan Rachman Arief Dienaputra menggantikan Hadi Sucahyono sebagai Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW).
Pelantikan Pejabat Tinggi Madya tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107/TPA Tahun 2021 dan Pejabat Tinggi Pratama berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 993/KPTS/M/2021.
Sedangkan Pejabat Tinggi Pratama (eselon IIa) yang dilantik adalah, Ir Edy Juharsyah, M.Tech sebagai Kepala Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri, Ir Birendrajana, M.T sebagai Direktur Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air, Pandu Gunadi Atmosukarto, S.T., MUM sebagai Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman, Ir Anang Muchlis, Sp.PSDA sebagai Direktur Air Minum, Ir Edward, M.Sc sebagai Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan, Bisma Staniarto, ST, M.Sc sebagai Direktur Kepatuhan Intern, Ir Abdul Muis, M.T sebagai Direktur Pengadaan Jasa Konstruksi.
Kemudian Sudiro Roi Santoso, S.T., M.T sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Agus Sulaeman, S.T., M.M sebagai Direktur Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan, Ir Saroni Soegiarto, M.E sebagai Inspektur I, Ir Moch. Yusuf Hariagung, M.M., M.T sebagai Inspektur VI, Dr Ir Hari Suko Setiono, M.Eng.Sc sebagai Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah I.
Sedangkan Pejabat Tinggi Pratama (eselon IIb) yang dilantik adalah, Maryadi Utama, S.T., M.Si Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII Palembang, Alexander Leda, S.T., M.T sebagai Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung, I Ketut Jayada, S.T, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau, Ciujung Cidurian, Ir. Bastari, M.Eng sebagai Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Citarum, dan Wilan Oktavian, S.T., M.P.P.M sebagai Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta – Jawa Barat, dan Ir Dwityo Akoro Soeranto, MURP sebagai Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Utama.
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, dalam sambutannya mengatakan, tahun 2021 seperti disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menteri Keuangan, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, kita masih dipenuhi dengan ketidakpastian ekonomi akibat pandemi COVID – 19. “Tetapi syukur Alhamdulillah pada kwartal II perekonomian tumbuh hingga 7,07% year on year (yoy),” katanya.
Basuki menyampaikan tidak sedikit kontribusi Kementerian PUPR dalam mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi. Ada tiga hal yang selama ini menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yaitu, konsumsi masyarakat, ekspor, dan investasi,” terangnya.
Melalui tiga sektor tersebut, Basuki juga menekankan pentingnya mempercepat pembelanjaan uang negara melalui APBN dengan benar dan tepat sasaran. “Karena ini merupakan bagian dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang mencapai 7,07% tersebut,” jelasnya.
Menurut dia, sesuai arahan Presiden Jokowi pada kwartal ke III dan IV Kementerian PUPR harus tetap menjaga pertumbuhan ekonomi. “Untuk itu, balai-balai, bagian program dan pelelangan memiliki peran kunci yang penting dalam percepatan pelaksanaan program-program pembangunan infrastruktur,” tegas Basuki.
Selain itu, Menteri PUPR menyampaikan, pelaksanaan anggaran di tahun 2022 yaitu, pelaksanaan anggaran minimum dan difokuskan pada upaya optimalisasi, pemeliharaan, operasi, dan rehabilitasi (OPOR) guna memastikan infrastruktur yang terbangun benar-benar dapat berfungsi dan memberikan manfaat maksimal.
Basuki berharap, agar ke depan untuk memperbaiki dan menyempurnakan tatakelola melalui DIPA maupun KPBU baik itu bidang jalan, air, permukiman, dan perumahan. “Mekanisme tatakelolanya harus diperbaiki agar terdapat kesamaan,” tuturnya.
Kepada pejabat yang dilantik Menteri Basuki berharap agar segera melakukan percepatan pengadaan barang dan jasa anggaran infrastruktur dengan prinsip-prinsip pengadaan yang efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.
Dia juga meminta agar pembangunan infrastruktur berbasis kerakyatan seperti Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) dan Program Peningkatan Tata Guna Air Irigasi ( P3-TGAI) untuk dipercepat realisasinya, sehingga dapat meningkatkan daya beli masyarakat.
