Yudo, sambung Fernando, yang berasal dari matra AL dianggap memahami sistem pengamanan perbatasan negara secara khusus wilayah laut. Pasalnya, selama ini laut Indonesia sering disusupi kapal asing secara ilegal. Oleh karena itu masuknya kapal asing secara ilegal jangan sampai terulang kembali di masa kepemimpinan Yudo.
“Yudo harus melepaskan diri dari kepentingan partai politik apapun termasuk partai penguasa. Akan lebih terhormat dipecat karena untuk kepentingan bangsa dan negara dari pada terus menjabat hanya untuk berkhianat terhadap institunsinya, bangsa dan negara.
Hak prerogatif presiden
Terpisah, Pakar hukum dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, A.Tholabi Kharlie mengatakan, pada prinsipnya semua matra di TNI memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi Panglima TNI. “Jabatan Panglima dapat dijabat secara bergantian oleh Perwira Tinggi aktif dari tiap-tiap Angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan,” ujar dia mengutip isi UU No 34 Tahun 2004 tentang TNI.
