Selanjutnya untuk bencana longsor di Sumedang dan siklon tropis di NTT, Kepala BNPB sekaligus menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 itu mengimbau kepada stakeholder dan masyarakat untuk tidak membangun pemukiman di lahan kritis.
Pembangunan kawasan harus mengacu kepada tata ruang yang berbasis mitigasi bencana. “Tata ruang kawasan yang berbasiskan mitigasi bencana ini yang harus kita sepakati dan laksanakan bersama kedepannya,” tambah Suharyanto.
Terakhir dari kejadian awan panas guguran di Semeru pada awal Desember 2021, perlu adanya penguatan sistem peringatan dini kegunungapian. Utamanya yang mendukung perintah evakuasi pada saat kontinjensi dan kedaruratan.
Suharyanto juga mengingatkan bahwa bencana adalah peristiwa yang berulang. Dia berharap, dengan adanya pembelajaran dari kejadian bencana di tahun 2021 dapat mengurangi dampak yang ditimbulkan dari bencana ke depannya. (ibl)
