Pembentukan pemerintah yang Perserikatan Bangsa-Bangsa dukung itu untuk mengatur persiapan pemilihan pada Desember.
Faksi-faksi yang bersaing telah berebut posisi setelah proses pemilihan berantakan di tengah perselisihan atas beberapa aturan.
Di antara aturan yang menjadi perselisihan adalah soal keabsahan Dbeibah untuk mencalonkan diri sebagai presiden –setelah ia dulu berjanji tidak akan mengikuti persaingan dalam pemilihan. Parlemen tersebut, yang sebagian besar mendukung pasukan timur selama perang saudara berlangsung, telah menyatakan GNU invalid.
Pemungutan suara karena itu akan berlanhsung pada Kamis untuk menunjuk perdana menteri yang baru dalam rangka membentuk pemerintah.
Namun, penasihat dari PBB untuk Libya serta negara-negara Barat mengatakan bahwa mereka tetap mengakui GNU. Mereka mendesak lembaga-lembaga politik Libya untuk lebih memusatkan perhatian pada penyelenggaraan pemilihan.
Parlemen pada pekan ini mengatakan tidak ada penyelenggaraan pemilihan pada tahun ini.
