Menurutnya, hal inilah yang melatarbelakangi penerapan Online Single Submission-Risk Based Approach (OSS-RBA). Dengan pendekatan ini, proses dan persyaratan perizinan usaha akan disesuaikan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
Terkait hal itu, sambung dia, sebagai upaya meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, dilakukan penyederhanaan persyaratan dasar perizinan hingga menjadi tiga, yaitu Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), dan Persetujuan Lingkungan.
“Dalam rangka percepatan penerapan penerbitan PBG di daerah, perlu diciptakan iklim investasi yang kondusif. Namun secara umum, dalam penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah masih ditemukan sejumlah permasalahan di antaranya, belum adanya penyesuaian nomenklatur kegiatan perizinan berusaha dalam rangka implementasi sistem (OSS berbasis risiko), dan belum disusunnya peraturan kepala daerah terkait pendelegasian kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha dan nonperizinan,” urai Sugeng. (ydh)
