IPOL.ID – Pemerintah dan KPU akan menggelar rapat koordinasi terkait persiapan Pemilu 2024 pada Senin (21/3). Menko Polhukam mengatakan, rapat koordinasi ini digelar untuk menjawab berbagai isu penundaan pemilu yang belakangan ramai.
Dengan adanya rakor ini, kata Mahfud, pemerintah ingin memastikan kerja pemerintah dalam mempersiapkan Pemilu 2024 tidak terganggu.
“Jadi itu agenda untuk menjawab bahwa isu penundaan pemilu itu tak akan mempengaruhi tahap-tahap kerja pemerintah untuk menyiapkan Pemilu dan Pilkada pada tahun 2024,” ujar Mahfud saat dihubungi, Jumat (18/3).
Menurut surat undangan, rapat tersebut memiliki dua agenda. Pertama isu penundaan pemilu dan kedua, penunjukan calon Penjabat (Pj) kepala daerah.
Rakor sedianya akan dipimpin Asisten Deputi Koordinasi Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Partai Politik. Rapat rencananya digelar di Hotel Gran Senyiur Balikpapan, Kalimantan Timur.
Mahfud menegaskan bahwa pemerintah akan tetap mengacu pada agenda konstitusional terkait penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak Tahun 2024.
“Artinya pemerintah akan bekerja dengan tetap berpedoman pada agenda konstitusional bahwa tahun 2024 diselenggarakan Pemilu dan Pilkada Serentak,” tegas Mahfud.
Terkait isu yang berkembang mengenai penundaan pemilu, Mahfud mengaku tak tahu terkait itu. Jika ada wacana berkembang, pemerintah tidak bisa mengambil sikap setuju atau tidak setuju.
“Isu yang berkembang itu adalah isu politik di luar agenda tugas Pemerintah dan Pemerintah tidak bisa menyetujui maupun menolak (isu tersebut),” kata Mahfud.