IPOL.ID – Kantor Wilayah Hukum dan HAM (Kanwilkumham) DKI Jakarta secara daring memaparkan capaian-capaiannya dalam tes evaluasi penilaian wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM), Kamis (29/9).
Capaian yang disampaikan oleh Kanwilkumham DKI tersebut, di antaranya upaya pencegahan pungutan liar (Pungli) yang dilakukan oknum petugas kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Rutan dan Lapas wilayah Kanwilkumham DKI.
Tes evaluasi penilaian secara daring itu langsung dilakukan oleh tim Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (KemenPAN-RB) pada Kanwilkumham DKI.
Kepala Kanwilkumham DKI Jakarta, Ibnu Chuldun menuturkan, sehingga WBP yang mengajukan hak memperoleh remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat (PB), maupun cuti bersyarat (CB).
Kemudian, sambungnya, cuti menjelang bebas (CMB) dapat dilakukan secara online melalui melalui aplikasi SDP sistem database pemasyarakatan. Dan prosesnya dapat dipantau oleh pihak keluarga WBP.
“Pemenuhan hak-hak narapidana remisi, PB, CB, CMB dan asimilasi diberikan secara online, cepat, transparan, objektif sehingga tanpa pungli,” beber Ibnu di Jakarta Timur, Kamis (29/9).
Waktu pengusulan remisi, PB, dan asimilasi hanya tiga hari. Sedangkan pengusulan cuti bersyarat dua hari sehingga narapidana tidak perlu menunggu lama proses administrasi.
Proses pengajuan secara online ini, lanjutnya, dapat mencegah pungli yang dilakukan oknum petugas. Hal ini sudah dibuktikan dengan predikat wilayah bebas korupsi (WBK) diraih Kanwilkumham DKI sebelumnya.
“Dalam pemenuhan ZI (zona integritas) di 28 Satker (satuan kerja) kami sudah ada 10 satuan kerja, kami yang telah meraih predikat WBK, WBBM. Tahun ini ada dua UPT kami yang menuju WBK,” tukasnya.
Ibnu menjelaskan, Kanwilkumham DKI Jakarta memiliki lima keunggulan, pertama, satu-satunya kantor wilayah yang mendapatkan penghargaan dari Badan Narkotika Nasional (BNN) RI terkait dengan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).
Kedua, Kanwil DKI secara konsisten melaksanakan revitalisasi fungsi Kanwil sebagai law and humans right center seperti pengharmonisan, pembuatan, dan pemantapan konsepsi Raperda.
Ketiga, menjadi satu-satunya Kantor Wilayah yang diusulkan ke Tim Penilaian Nasional Kemenpan RB sesuai Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor SEK-OT.03.03-21.
Selanjutnya keempat, Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta mendapatkan nilai 81,65 dengan predikat A (Memuaskan) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021.
“Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta membuka Layanan Publik pada Dua Pusat perbelanjaan. yaitu Pusat Grosir Cililitan Jakarta Timur dan Pasar Pagi Mangga Dua Jakarta Utara,” tutup Ibnu. (Joesvicar Iqbal/msb)