IPOL.ID – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menyepakati nota kesepahaman (MoU) bersama Pemerintah Korea Selatan usai bersepakat dengan Jepang dan Inggris.
Kali ini, Pemprov DKI Jakarta Ingin mengembangkan proyek MRT Fase 4 dengan lintas Fatmawati-Kampung Rambutan. Pendantanganan MoU ini dilakukan dalam rangkaian Presidensi G20 di Bali.
“Pembangunan MRT Jakarta Fase 4 merupakan salah satu upaya menciptakan moda transportasi publik berorientasi transit yang semakin luas dan berkembang. Semoga upaya ini dapat mendorong perubahan perilaku dan gaya hidup masyarakat dalam bertransportasi ramah lingkungan dan berkelanjutan, selain juga bisa menjadi solusi untuk mengurai kemacetan,” ujar Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, Selasa (15/11/2022).
Nota kesepahaman itu diteken oleh Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono; Menteri Pertanahan, Infrastruktur, dan Transportasi Korsel, Won Hee-Ryong; dan Dubes RI untuk Korsel, Gandi Sulistiyanto serta disaksikan langsung Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi.
Sebelumnya, untuk membuka peluang kerja sama dengan pemerintah Korsel, Menhub Budi Karya Sumadi telah melakukan kunjungan kerja ke Korea Selatan pada bulan Juni 2022 lalu. Menhub berharap MoU dengan Korsel menjadi langkah awal percepatan pengembangan MRT di Jakarta.
“Kedua negara akan terus meningkatkan kerja sama tidak hanya di sektor perkeretaapian, tetapi juga di sektor darat, laut, dan udara,” kata Budi Karya.
MoU bersama Korea Selatan ini juga merupakan tindak lanjut pembicaraan pada kegiatan 28th ASEAN Transport Minister Meeting yang diselenggarakan pada 16-17 Oktober 2022 lalu di Bali.
Dalam pertemuan bilateral tersebut, Korea Selatan menyampaikan minatnya untuk turut berpartisipasi membangun MRT Jakarta Fase 4 dengan lintas Fatmawati-Kampung Rambutan.
Jepang, Inggris, dan Korea Selatan, merupakan mitra strategis Indonesia yang telah banyak melakukan kerja sama yang saling menguntungkan di berbagai bidang, termasuk sektor transportasi.
Momentum Presidensi Indonesia dalam KTT G20 tahun ini dimanfaatkan untuk mencari peluang kerja sama pembangunan infrastruktur transportasi dengan banyak negara, melalui pendanaan kreatif non-APBN. Hal ini dilakukan agar pembangunan infrastruktur transportasi dapat terus dilakukan dalam rangka meningkatkan konektivitas dan daya saing negara. (Pin)