Dia juga menyatakan heran dengan tahapan wawancara calon rektor UIN Jakarta yang dilakukan di Surabaya.
Ace mempertanyakan mengapa proses wawancara itu tidak dilakukan di kampus UIN Jakarta atau kantor Kementerian Agama RI yang berlokasi di Jakarta.
“Soal proses wawancara calon rektor UIN Jakarta yang dilakukan di Surabaya, tentu bagi saya agak mengherankan. Untuk apa wawancaranya mesti di Surabaya? Kenapa tidak di kampus UIN Jakarta misalnya? Atau di Kantor Kementerian Agama RI di Jakarta?” kata Ace.
Menurut Ace, lembaga pendidikan seperti kampus harus dijauhkan dari kepentingan politik. Pasalnya, yang paling mengetahui hal-hal strategis di kampus adalah pihak kampus sendiri.
“Kampus itu harus dijauhkan dari kepentingan politik. Pengelola Kampus seperti Rektor itu harus memiliki standar-standar akademis yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang tahu kampus itu, ya orang kampus. Apalagi UIN Jakarta yang memiliki banyak Guru Besar yang terhimpun dalam Senat UIN Jakarta,” urainya.
Sehingga, dia mengusulkan proses pemilihan rektor UIN dikembalikan ke mekanisme semula. Proses pemilihannya dilakukan oleh stakeholder kampus bersama dengan Kemenag.
