“Pada Pasal 280 Undang-Undang dilarang menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan sebagai tempat kampanye,” tandasnya.
Totok menegaskan, Bawaslu hanya mengimbau kepada Anies yang saat ini masih bakal calon presiden. Namun apabila sudah ditetapkan sebagai calon presiden, maka yang dilakukan Anies itu bisa terindikasi melakukan tindakan pelanggaran Pemilu dan bisa diberikan sanksi oleh Bawaslu RI.
“Kita hanya bisa mengimbau, jangan gunakan masjid hanya itu saja,” tegas Totok.
Pada kesempatan itu, Bawaslu yang bertemu dengan Menteri Yaqut Cholil membahas adanya persoalan masjid dijadikan tempat yang mengarah pada kampanye menjelang Pilpres 2024.
Totok mengaku mendapatkan banyak wawasan bahwa memang problem tempat ibadah ini bukan hanya problem politis. Tapi problem subtantif yang harus dibicarakan bersama, tidak bisa oleh satu pihak.
“Kita yang pertama silaturahmi dengan Gus menteri tentang dinamika politik yang ada, terutama yang menyangkut hari ini kan mulai banyak tempat ibadah yang dijadikan ajang kampanye,” ungkap Totok.
