IPOL.ID – Menjelang tutup tahun anggaran 2022, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyoroti realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Berdasarkan data Kemendagri, total realisasi pendapatan daerah per 23 Desember 2022 baru mencapai 90,60 persen. Padahal pada 2021, realisasi APBD per 31 Desember mampu mencapai 96,16 persen.
“Ini ada sesuatu masalah pasti ini,” ujarnya saat memimpin Rakor Pengendalian Inflasi Daerah yang berlangsung secara daring dan luring dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (26/12).
Dirinya membeberkan data realisasi pendapatan sejumlah daerah per 23 Desember 2022 yang terbilang rendah. Misalnya di tingkat provinsi, daerah tersebut seperti Provinsi DKI Jakarta realisasi pendapatannya baru 79,82 persen, Maluku Utara 80,66 persen, Sulawesi Tengah 82,78 persen, Maluku 83,87 persen, dan Nusa Tenggara Barat 84,31 persen.
Kemudian kabupaten dengan realisasi pendapatan rendah, yakni Kabupaten Bangka Selatan 58,78 persen, Ende 58,89 persen, Kayong Utara 62,35 persen, Seram Bagian Timur 62,36 persen, dan Halmahera Tengah 63,68 persen.
