IPOL.ID – Wakil Kepala Badan Penelitian dan pengembangan (Balitbang) Demokrat Jakarta Julwanri Munthe menilai pernyataan Ketua MPR, Bambang Soesatyo dan Ketua DPD, La Nyalla Mattaliti terkait sinyal penundaan Pemilu 2024 akan merugikan Presiden RI Joko Widodo.
Selain melanggar konstitusi, ungkapnya, penundaan pemilu itu bisa memicu desakan agar “Pemilu Dipercepat” oleh masyarakat yang tidak puas dengan kinerja pemerintah.
“Alasan angka kepuasan lebih besar (73,2 persen) dari angka ketidakpuasan (19 persen) untuk menunda Pemilu, selain tidak Konstitusional juga secara tidak langsung membenturkan Presiden dengan rakyatnya,” ujar Julwanri dalam keterangan tertulis, Selasa (13/12).
Terlebih, ucapnya, mencuat kembali wacana penundaan Pemilu 2024 disebabkan alasan hasil survei kepuasan masyarakat atas kinerja Presiden Joko Widodo. Dari hasil survei Poltracking terkait kepuasan masyarakat terhadap pemerintah tercermin angka 73,2 persen. Namun, tegasnya, wacana ini akan berpotensi untuk mendesak pemilu dipercepat.
“Itu hanya psikologis masyarakat atau logika sederhana, itu jelas merugikan presiden Jokowi, yang sejak awal sudah tegas menyatakan patuh konstitusi dan jadwal pemilu tidak berubah,” katanya.
Sebagaimana banyak disayangkan oleh berbagai pihak, politisi Demokrat tersebut juga lebih jauh mengungkapkan kekhawatiran pada presiden Jokowi.
Pihaknya memastikan, seluruh kader Partai Demokrat akan menolak wacana itu karena melanggar konstitusi. Dia mengungkapkan, nilai-nilai Partai Demokrat yang diwariskan kepada seluruh kader adalah menghormati hasil pemilu.
“Artinya, kami tidak menginginkan Presiden Jokowi berhenti ditengah jalan, itu garis tebal nilainya, sekaligus menolak jika ada jalan diluar konstitusi,” tegasnya.
Menurutnya, godaan untuk mengambil yang bukan hak akan selalu ada, dorongan menjabat lebih dari dua periode atau sepuluh tahun oleh beberapa pihak diupayakan dalam segala situasi.
“Dulu kan sempat menteri Bahlil penundaan pemilu demi investasi, pak LBP dengan Big Data, sekarang malah dengan potret survei. Ini yang menurut kami pak Jokowi harus hati-hati dan tegas sebagaimana sikap Presiden ke-6 RI, SBY, diujung masa jabatannya,” tutup alumni Ilmu Politik USU yang juga menjabat Pengurus Pusat Pemuda Katolik tersebut. (pin)