“Itu hanya psikologis masyarakat atau logika sederhana, itu jelas merugikan presiden Jokowi, yang sejak awal sudah tegas menyatakan patuh konstitusi dan jadwal pemilu tidak berubah,” katanya.
Sebagaimana banyak disayangkan oleh berbagai pihak, politisi Demokrat tersebut juga lebih jauh mengungkapkan kekhawatiran pada presiden Jokowi.
Pihaknya memastikan, seluruh kader Partai Demokrat akan menolak wacana itu karena melanggar konstitusi. Dia mengungkapkan, nilai-nilai Partai Demokrat yang diwariskan kepada seluruh kader adalah menghormati hasil pemilu.
“Artinya, kami tidak menginginkan Presiden Jokowi berhenti ditengah jalan, itu garis tebal nilainya, sekaligus menolak jika ada jalan diluar konstitusi,” tegasnya.
Menurutnya, godaan untuk mengambil yang bukan hak akan selalu ada, dorongan menjabat lebih dari dua periode atau sepuluh tahun oleh beberapa pihak diupayakan dalam segala situasi.
“Dulu kan sempat menteri Bahlil penundaan pemilu demi investasi, pak LBP dengan Big Data, sekarang malah dengan potret survei. Ini yang menurut kami pak Jokowi harus hati-hati dan tegas sebagaimana sikap Presiden ke-6 RI, SBY, diujung masa jabatannya,” tutup alumni Ilmu Politik USU yang juga menjabat Pengurus Pusat Pemuda Katolik tersebut. (pin)
