IPOL.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggandeng Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk memitigasi ancaman banjir awal tahun 2023. Hal ini tercermin saat Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, mengunjungi Kantor BNPB di Matraman, Jakarta Timur untuk memperkuat kerja sama dalam urusan penanganan banjir.
“Terkait dengan bencana banjir nanti, kami bersama Kepala BNPB, mungkin akan ada dua atau tiga titik yang langsung tinjau pada Januari (2023). Berikutnya, bekerja sama dengan BMKG untuk bisa memetakan berbagai titik (potensi bencana) berikutnya,” ujar Heru kepada wartawan, Selasa (27/12/2022).
Dalam kunjungan tersebut, Heru didampingi oleh Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Isnawa Adji, dan Asisten Pemerintahan Sekda DKI Jakarta, Sigit Wijatmoko dan diterima langsung oleh Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto beserta jajarannya.
Dalam kesempatan ini, Heru juga berdiskusi untuk penggunaan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) selama Januari hingga Februari 2023 untuk kembali memetakan kawasan yang rawan bencana lainnya. Menurutnya, DKI Jakarta bisa belajar dari pengalaman berbagai kota lainnya selama menghadapi bencana, seperti kasus gempa bumi di Cianjur beberapa waktu lalu.
“Jadi, ada beberapa hal yang akan kami sikapi. Salah satunya, Kepala BNPB menyarankan kepada kami di Jakarta untuk ada pencegahan dan pembelajaran untuk melihat kejadian dari kota lainnya, di mana banyak bencana dan menimbulkan kerugian yang cukup besar. Makanya, beliau menyarankan dalam perencanaan infrastruktur maupun fasilitas bangunan milik kita, itu harus konsepnya mampu menahan goncangan gempa di atas tujuh skala richter (SR). Ini harus bisa di-design, sehingga pencegahannya terlaksana,” tutur Heru.
Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto mengatakan, DKI Jakarta merupakan salah satu kawasan yang memiliki potensi risiko bencana cukup diperhatikan, seperti curah hujan yang cukup tinggi. Hal ini juga berkaitan dengan potensi bencana banjir tahunan, sehingga harus disikapi secara tepat dan responsif.
“Walaupun tidak ada gunung berapi juga (di Jakarta), kalau berdasarkan pengalaman sejarah juga ada beberapa potensi terkait gempa. Ini juga perlu disikapi oleh kita untuk menentukan langkah-langkah yang harus kita laksanakan, khususnya pada fase pencegahan,” kata Suharyanto.
“Pada akhir tahun 2022, merupakan persiapan curah hujan di awal Januari hingga Februari ini cukup tinggi. Tentu saja kita juga tidak menginginkannya. Apabila nanti terjadi banjir begitu atau curah hujan tinggi, maka Pemprov DKI Jakarta sudah tepat bertindak dengan bekerja sama dengan BNPB,” tambahnya. (Peri)