“Dari hasil pemaduserasian itu nanti diharapkan sudah ada kesesuaian Tata Ruang Provinsi dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan. Sehingga, dari hasil pemaduserasian, terbit SK Nomor 878 yang Tahun 2014,” pungkas Mulya. (Joesvicar Iqbal/msb)
Sidang Surya, Pakar Hukum Tegaskan Kerugian Perekonomian Negara Harus Nyata
TERPOPULER
TERPOPULER
