“Kami berharap Laporan Keuangan Tahun 2022 Unaudited yang telah disusun memenuhi karakteristik kualitatif Laporan Keuangan Pemerintah, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami serta dapat digunakan secara optimal oleh pengguna Laporan Keuangan, khususnya BPK RI yang akan melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun 2022 Unaudited,” kata Zainal Fatah.
Auditor Utama Keuangan Negara IV BPK RI Syamsuddin menyampaikan apreasisi kepada Kementerian PUPR atas ketepatan waktu dalam penyerahan Laporan Keuangan Tahun 2022 Unaudited.
“Dari hasil pemeriksaan yang sedang berjalan, 6 kementerian di BPK IV opininya sudah WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) semua. Namun demikian, tidak jaminan yang mendapat predikat WTP itu akan WTP terus, masih bisa berubah tergantung pada kepatuhan kementerian dalam melaksanakan Keuangan Negara dan juga desain SPI (Sistem Pengendalian Internal) apakah ada perubahan,” ujar Syamsuddin.
Hadir mendampingi Sekjen Zainal Fatah, Inspetur Jenderal Kementerian PUPR T. Iskandar, Sekretaris Inspektorat Jenderal Bimo Adi Nursanthyasto, Kepala Biro Keuangan Budhi Setyawan selaku Penanggung Jawab Laporan Keuangan Kementerian PUPR, Kepala Biro Pengelolaan Barang Milik Negara Darwanto, dan Kepala Biro Komunikasi Publik Pantja Dharma Oetojo. (Sol/adv)
